Header Ads

DPR Minta Ongkos Haji Tidak Naik

Senayan – Komisi Haji DPR RI meminta agar kementerian agama melakukan penghematan besar-besaran pada komponen biaya tidak langsung BPIH 2012. Hal ini dilakukan agar biaya haji tidak mengalami kenaikan. Komisi Haji mengendus adanya inefisiensi dan tumpang tindih dalam usulan anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang diajukan pemerintah. Hal ini ditengarai menjadi penyebab selalu naiknya BPIH dari tahun ke tahun.

“Kualitas perencanaan anggaran kementerian agama untuk penyelenggaraan ibadah haji terbilang buruk, ada pos-pos yang seharusnya dapat dilakukan efisiensi tapi tidak dilakukan. Selain itu ada sejumlah komponen yang tumpang tindih antara pembiayaan dengan dana optimalisasi jamaah dan APBN,” ungkap Jazuli Juwaini di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, (10/4).

Soal kualitas perencanaan, Jazuli mencontohkan inkonsistensi proposal kementerian pada biaya pemondokan di Makkah. Pada rapat pembahasan bersama DPR bulan Januari, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan dengan tegas tidak ada kenaikan biaya pemondokan dari tahun 2011, yaitu rata-rata 3.700 real per jamaah. Namun dalam pembahasan panitia kerja dengan DPR, ia justru meminta ada kenaikan sebesar rata-rata 3.850 real per jamaah. Belum juga disepakati, Kemenag sudah merevisi kembali agar ada kenaikan menjadi rata-rata 4.500 real per jamaah.

“Kalau Kemenag mempunyai perencanaan yang baik tentu ini tidak perlu terjadi, harga-harga seharusnya sudah dapat diprediksi dengan baik. Sehingga kami jadi bertanya-tanya ada apa dibalik kenaikan biaya pemondokan? Padahal kita di DPR menginginkan BPIH tidak naik,” kata Jazuli.

Sejak awal Menteri Agama menegaskan, di luar komponen penerbangan, BPIH tahun 2012 tidak akan naik. Sehingga kalaupun ada kenaikan maka pada komponen penerbangan saja sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar pesawat. Dengan usulan biaya pemondokan di Makkah yang meningkat, maka kenaikan BPIH  akan semakin besar dan menambah berat beban jamaah.

“Kami akan memastikan Panja BPIH akan melakukan langkah efisiensi besar-besaran pada komponen BPIH, khususnya pada komponen indirect cost agar dana optimalisasi dapat dialokasikan untuk meringankan BPIH yang harus dibayar jamaah,” kata Anggota Komisi VIII FPKS ini.

Dalam rangka efisiensi biaya, Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, menemukan banyak biaya pada komponen indirect cost yang dibiayai dengan dana optimalisasi jamaah yang tidak sesuai dan tidak tepat dan seharusnya dibiayai APBN. Bahkan ada beberapa pos yang terindikasi double anggaran dan tumpang tindih. Beberapa penghematan yang bisa dilakukan antara lain biaya operasional pemeliharaan infrastruktur, pembelian kendaraan operasional, sistem keuangan dan sistem informasi.

Jazuli optimis BPIH tahun 2012 minimal tidak akan naik, jika tumpang tindih anggaran dapat dicegah sehingga dana optimalisasi dapat dimanfaatkan sebesarnya untuk meringankan BPIH yang ditanggung jamaah. Cara lain dengan membuka tender penerbangan sehingga ada persaingan harga tanpa mengabaikan kualitas pelayanan. Penghematan biaya operasional haji di Arab Saudi juga wajib dilaksanakan.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

No comments

Powered by Blogger.