Header Ads

Pedoman Registrasi Calon Anggota Legislatif PKS



Punya Ide Besar untuk Kota Kita?
Bercita-cita mengabdikan diri untuk Rakyat?
Andalah yang Lumajang cari selama ini....
  

Sebelum mendaftarkan diri, kami sarankan Anda untuk mempelajari dengan seksama apa saja syarat menjadi Calon Anggota Legislatif PKS Tahun 2019 berikut ini :

Persyaratan Umum
Persyaratan umum adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sesuai undang-undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 240  sebagai berikut:
  1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  9. Terdaftar sebagai pemilih;
  10. Bersedia bekerja penuh waktu;
  11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan             

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Tanggal
Tahapan
17 Agustus 2017 –
31 Maret 2019
Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 –
28 Februari 2019
Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 –
14 April 2019
Sosialisasi
3 September 2017 –
20 Februari 2018
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 –
17 April 2018
Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari –
21 Agustus 2019
Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 –
18 Maret 2019
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 –
17 April 2019
Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 –
 6 April 2018
Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 –
21 September 2018
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 –
16 November 2018
Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September –
16 April 2019
Logistik
23 September 2018 –
13 April 2019
Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 –
2 Mei 2019
Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 –
16 April 2019
Masa Tenang
8 April 2019 –
17 April 2019
Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 –
22 mei 2019
Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 –
15 Juni 2019
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul
Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi dibacakan
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019
Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019
Pengucapan Sumpah /Janji


No comments

Powered by Blogger.